Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk mempersiapkan realisasi layanan bayi tabung yang ditargetkan dapat tersedia pada 2027. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya warga Samarinda, sehingga tidak lagi harus pergi ke luar daerah untuk menjalani program bayi tabung.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menilai penyediaan fasilitas bayi tabung merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Tepian.
“Kita harap layanan bayi tabung ini bisa direalisasikan. Sehingga warga Kaltim, khususnya Samarinda, tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan program bayi tabung,” ujar Celni, Jum’at (4/9/2026).
Menurut Celni, realisasi layanan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Sejumlah aspek harus dikaji terlebih dahulu, mulai dari kesiapan rumah sakit, sarana dan prasarana penunjang, kebutuhan peralatan medis, hingga ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjalankan layanan tersebut.
Ia menargetkan fasilitas bayi tabung sudah dapat diwujudkan pada 2027. Sebelum pelaksanaannya dimulai, pemerintah dinilai perlu melakukan perhitungan secara rinci terkait kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan kesiapan teknis program.
“Kita perlu melihat teknisnya bagaimana, anggarannya berapa, harga alatnya berapa,” jelasnya.
Celni menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif diperlukan agar layanan bayi tabung nantinya dapat beroperasi secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain peralatan, kesiapan fasilitas rumah sakit dan sumber daya manusia di bidang medis juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan sejak awal.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Celni juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik. Ia menilai kondisi keterbatasan anggaran tidak semestinya menghentikan upaya pemerintah dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang semakin berkualitas.
“Di era efisiensi kita masih bisa mewujudkan fasilitas masyarakat yang kualitasnya jauh lebih baik dari beberapa provinsi lainnya. Kita sudah studi banding dan puskesmas kita salah satu yang terbaik,” ungkapnya.
Selain mengawal peningkatan fasilitas kesehatan, Celni mengimbau masyarakat untuk memperhatikan keberlangsungan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, status kepesertaan yang aktif akan membantu masyarakat memperoleh pelayanan medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika membutuhkan perawatan.
“Layanan di rumah sakit ini rata-rata bisa pakai BPJS. Untuk itu kita ingatkan agar masyarakat jangan sampai BPJS-nya mati,” pesannya.
Ia pun meminta masyarakat secara berkala mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing. Dengan memastikan kepesertaan tetap aktif, masyarakat diharapkan tidak menghadapi hambatan administratif saat sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan. (Adv/ DPRD Samarinda)
