Tepat hari ini pada tanggal 17 Agustus 2025, negara ini menginjak usia 80 tahun semenjak ditetapkannya kemerdekaan pada tahun 1945. Di tengah semarak perayaan, muncul pertanyaan apakah pendidikan kita ikut merdeka? Sudahkah benar-benar merdeka atau masih terjebak pada masalah yang sama seperti biaya yang mahal, akses dan kualitas yang belum merata di seluruh negeri?
80 tahun merdeka dan di tahun ini Pemerintah Republik Indonesia resmi mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang jika ditelaah lebih jauh dengan kondisi Indonesia saat ini, tema ini nampak seperti hanya angan angan yang tak kunjung sampai. Khususnya pada realita pendidikan di indonesia saat ini.
Tak bisa dipungkiri juga pendidikan kita pun turut bergerak maju dengan berbagai capaian dan perubahan saat ditetapkannya kemerdekaan pada tahun 1945, seperti : Sekolah negeri kini menjangkau pelosok desa dan daerah terpencil meski fasilitas masih terbatas. Lalu kurikulum yang terus berkembang, meski sering berganti kurikulum mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Serta kesadaran orang tua yang sedikit demi sedikit meningkat untuk mendorong akan pentingnya pendidikan anak-anak untuk bersekolah hingga jenjang tinggi.
Namun, dibalik semua kemajuan itu, masih banyak permasalahan yang tidak kunjung usai. sebagai Menteri Advokasi BEM FISIP Unmul, saat hari pendidikan nasional pun saya masih menyoroti beberapa hal krusial yang akan kembali saya suarakan sebagai berikut :
- Kesenjangan Kualitas Pendidikan : Sekolah-sekolah di kota jauh lebih maju dibandingkan dengan sekolah terpencil. mulai dari fasilitas, tenaga pendidik, dan metode pengajaran yang sering kali timpang dari terdampak seringnya berganti kurikulum pendidikan saat ini.
- Guru masih menjadi korban sistem : Guru honorer dan swasta yang masih menghadapi masalah kesejahteraan, upah rendah, dan minimnya jaminan sosial, terutama pada daerah terpencil. Di sekolah swasta, gaji bergantung pada yayasan, dan banyak guru diperlakukan seperti sukarelawan. Program PPPK memang memberi harapan, tapi masih banyak guru yang terhambat masalah administratif, usia, dan teknis.
- Minimnya Literasi dan Numerasi : Berdasarkan survei internasional seperti PISA, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa Indonesia masih di bawah rata-rata global.
- kekerasan meningkat, integritas merosot, hingga mahalnya biaya pendidikan : Menurut Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus kekerasan di sekolah meningkat signifikan dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024. Pihak pelaku kekerasan tertinggi adalah guru (43,9%), diikuti kakak kelas dan masyarakat. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah menciptakan suasana yang tidak aman dan menekan perkembangan karakter serta moral siswa, yang pada gilirannya menurunkan integritas mereka, terlihat dari meningkatnya pelanggaran disiplin dan kecurangan ujian. Kondisi ini diperparah oleh beban biaya pendidikan yang tinggi, sehingga akses dan kesempatan belajar menjadi terbatas, terutama bagi keluarga kurang mampu.
4 poin yang saya soroti hanyalah sebagian dari persoalan krusial yang masih membelit pendidikan kita. Sesungguhnya masih banyak lagi problem lain yang tak kalah penting untuk dibicarakan. Karena itu, 80 tahun merdeka semestinya menjadi momentum refleksi bersama. Kita tidak boleh merasa puas hanya karena anak-anak bisa bersekolah. Pendidikan seharusnya menjadi pintu menuju kemerdekaan yang sesungguhnya, membebaskan pikiran, membentuk karakter, sekaligus memampukan setiap generasi untuk tampil sebagai pemimpin masa depan.
Jika ingin menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka dengan pendidikan yang benar-benar maju, maka harus diambil langkah besar berupa pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik di seluruh wilayah, penguatan kompetensi guru dengan pelatihan berkelanjutan serta jaminan kesejahteraan yang layak, stabilitas kurikulum yang berfokus pada kualitas bukan proyek politik jangka pendek, serta revolusi literasi digital agar siswa siap menghadapi tantangan dan persaingan global.
